PERMEN KLHK NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 TENTANG PENGANGKUTAN LIMBAH B3

P_4_2020_PENGANGKUTAN_LIMBAH_B3_menlhk_02122020105112

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
  2. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
  4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
  5. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
  6. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
  7. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
  8. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
  9. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
  10. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
  11. Manifes Elektronik Pengangkutan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Festronik adalah dokumen elektronik yang memuat pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah B3.
  12. Sistem Pelacakan Pengangkutan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Silacak adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik tentang riwayat perjalanan pengangkutan Limbah B3.
  13. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
  14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  15. Multimoda adalah penggunaan lebih dari satu alat angkut Limbah B3 dalam 1 (satu) rangkaian pengangkutan berdasarkan 1 (satu) kontrak pengiriman.
  16. Global Positioning System Tracking yang selanjutnya disebut GPS Tracking adalah sistem untuk menentukan posisi suatu objek dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit.
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  18. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan Pengelolaan Limbah B3.

PASAL 2

(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan oleh Pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

(2) Untuk dapat melakukan pengangkutan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
a. alat angkut Limbah B3;
b. rekomendasi pengangkutan Limbah B3; dan
c. Festronik pengangkutan Limbah B3.

BAB II ALAT ANGKUT LIMBAH B3

PASAL 3

(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan:
a. alat angkut tertutup untuk Limbah B3 kategori 1; atau
b. alat angkut terbuka atau tertutup untuk Limbah B3 kategori 2.

(2) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi angkutan:
a. jalan umum;
b. perkeretaapian; dan/atau
c. laut, sungai, danau, dan penyeberangan.

PASAL 4

(1) Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memenuhi spesifikasi:
a. umum; dan
b. khusus.

(2) Spesifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. dilengkapi dengan prosedur bongkar muat;
b. dilengkapi dengan peralatan untuk penanganan Limbah B3 yang diangkut;
c. dilengkapi dengan prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat; dan
d. dilengkapi dengan GPS Tracking.

(3) Spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. untuk alat angkut berupa angkutan jalan umum:
1. menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
2. mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan; dan
3. dilekati simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan,
dan
b. untuk alat angkut berupa angkutan perkeretaapian, memiliki gerbong yang disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.

PASAL 5

(1) GPS Tracking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan:
a. untuk alat angkut berupa:

  1. angkutan perkeretaapian; dan
  2. angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan

b. untuk alat angkut berupa angkutan jalan umum, wajib:

  1. terhubung dengan Silacak; dan
  2. berfungsi secara terus menerus selama kegiatan pengangkutan Limbah B3.

(2) Untuk dapat terhubung dengan Silacak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, GPS Tracking harus:

a. didaftarkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
b. memenuhi spesifikasi komunikasi data Silacak.

(3) Tata cara menghubungkan GPS Tracking dengan Silacak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PASAL 6

(1) Pengangkut Limbah B3 wajib memastikan Limbah B3 yang akan diangkut telah dilakukan pengemasan.
(2) Tata cara pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 7

(1) Limbah B3 dengan karakteristik dan kemasan yang berbeda dapat diangkut bersamaan dalam 1 (satu) rangkaian pengangkutan Limbah B3 dengan mempertimbangkan kompatibilitas Limbah B3.
(2) Kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3

PASAL 8

(1) Pengangkut Limbah B3 wajib memiliki:

a. rekomendasi pengangkutan Limbah B3; dan
b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

(2) Rekomendasi pengangkutan Limbah B3 merupakan dasar diterbitkannya izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

PASAL 9

(1) Untuk memperoleh rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan:

a. persyaratan umum; dan
b. persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan usaha;
c. nomor induk berusaha (NIB);
d. bukti kepemilikan atas dana jaminan pemulihan lingkungan hidup berupa bank garansi dan/atau polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
e. bukti kepemilikan alat angkut;
f. dokumen pengangkutan Limbah B3; dan
g. kontrak kerja sama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. untuk alat angkut berupa angkutan jalan umum, meliputi:

  1. memiliki sertifikat kompetensi pengemudi pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
  2. surat tanda nomor kendaraan; dan
  3. surat bukti kelayakan alat angkut;

b. untuk alat angkut berupa angkutan perkeretaapian, meliputi:

  1. surat bukti kelayakan alat angkut; dan
  2. sertifikasi kompetensi masinis pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang,
    dan

c. untuk alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:

  1. surat izin usaha perusahaan alat angkut laut;
  2. surat bukti kepemilikian alat angkut kapal; dan
  3. surat bukti kelayakan kapal.

(4) Akta pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagai ruang lingkup kegiatan badan usaha.

(5) Dokumen pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat:

a. jenis dan jumlah alat angkut;
b. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
c. prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
d. peralatan untuk penanganan Limbah B3;
e. prosedur bongkar muat Limbah B3;
f. dokumentasi alat angkut Limbah B3 yang telah dilekati simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
g. bukti GPS Tracking telah terhubung dengan Silacak, untuk pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut berupa angkutan jalan umum.

PASAL 10

(1) Permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 oleh Pengangkut Limbah B3 atas Limbah B3 yang dihasilkannya sendiri, dapat menggunakan dokumen dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yang digunakan sebagai syarat pengajuan Izin Lingkungan.

(2) Penggunaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sepanjang memenuhi ketentuan nilai pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

PASAL 11

(1) Permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 untuk:

a. penambahan kendaraan pengangkutan Limbah B3;
b. penambahan jenis Limbah B3; dan/atau
c. perpanjangan rekomendasi pengangkutan Limbah B3,
dikecualikan dari keharusan pemenuhan persyaratan akta pendirian badan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b.

(2) Permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 oleh jasa Pengangkut Limbah B3 untuk pertama kali, dikecualikan dari keharusan pemenuhan persyaratan:

a. kontrak kerja sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h; dan
b. sumber Limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b.

PASAL 12

(1) Kewajiban memiliki rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap:

a. kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan oleh badan usaha di dalam wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Izin Lingkungan dan tidak melewati jalan umum; dan
b. kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan dengan menggunakan alat angkut berupa angkutan kapal dari fasilitas di lepas pantai (offshore) ke fasilitas di darat (onshore) di wilayah kerja usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan Izin Lingkungan.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak terintegrasi dengan dokumen lingkungan Penghasil Limbah B3.

(3) Pengecualian memiliki rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban Pengangkut Limbah B3 untuk:

a. memastikan Limbah B3 yang akan diangkut telah dilakukan pengemasan; dan
b. memberikan simbol Limbah B3 pada alat angkut Limbah B3.

(4) Pengemasan dan pemberian simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

PASAL 13

Menteri setelah menerima permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan:

a. validasi; dan
b. evaluasi persyaratan teknis.

PASAL 14

(1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Dalam hal hasil validasi menyatakan:

a. dokumen administratif lengkap, Direktur Jenderal melakukan evaluasi persyaratan teknis; atau
b. dokumen administratif tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

(3) Terhadap permohonan rekomendasi yang dinyatakan tidak lengkap, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang dengan melengkapi dokumen administrasi.

PASAL 15

(1) Evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan kebenaran alat angkut.

(2) Evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. rapat teknis; dan/atau
b. verifikasi lapangan.

(3) Dalam hal hasil evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:

a. permohonan memenuhi persyaratan teknis, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi pengangkutan Limbah B3; atau
b. permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, Direktur Jenderal menolak penerbitan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

(4) Rekomendasi pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:

a. identitas perusahaan pemohon yang akan melakukan pengangkutan Limbah B3;
b. identitas alat angkut Limbah B3;
c. kode, nama pengguna, dan kata sandi Festronik pengangkutan Limbah B3;
d. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
e. kewajiban Pengangkut Limbah B3; dan
f. masa berlaku rekomendasi.

PASAL 16

(1) Kewajiban Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e meliputi:

a. melakukan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
b. membuat Festronik dan melakukan rekapitulasi pengangkutan Limbah B3; dan
c. melaporkan Festronik dan rekapitulasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
c. tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan
d. bukti penyerahan Limbah B3.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PASAL 17

(1) Pelaksanaan validasi, evaluasi persyaratan teknis, sampai dengan penerbitan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.

(2) Jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diperlukan bagi pemohon untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).