IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS (IUP-OPK)

KLIK PERSYARATAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN :

IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

wiup_mineral_bukan_logam_dan_batuan_pada_wilayah_kewenangan_menteri

FORMULIR-IUP_OP_Khusus_Pengangkutan_Dan_Penjualan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang TAta Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Biaya Jasa Pengurusan IUP-OPK Pengangkutan & Penjualan :

  1. Surat Permohonan Ditujukan Kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral & Batubara, bermaterai dan distempel basah (tanda tangan dan cap perusahaan asli bukan scan)
  2. Akta Pendirian Badan Usaha / Koperasi dan Perubahannya Yang Telah Disahkan Oleh Pejabat Yang Berwenang (Khusus Badan Usaha / Koperasi / Perusahaan Firma atau Komanditer) atau Kartu Tanda Penduduk (Khusus Untuk Perseorangan)
  3. NPWP Badan Usaha / Koperasi / Perusahaan Firma atau Komanditer / Perseorangan
  4. Surat Keterangan Domisili (Untuk Badan Usaha / Koperasi / Koperasi / FIrma / Komanditer) atau Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Setempat (Untuk Perseorangan)
  5. Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa : KTP, NPWP dan/atau Paspor bagi Warga Negara Asing (Untuk Badan Usaha) atau Susunan Pengurus dengan melampirkan KTP dan NPWP (Untuk Koperasi / Firma / Komanditer)
  6. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership)
  7. Data kontak resmi pemohon yang memuat nomor telepon, nomor handphone, dan alamat e-mail
  8. Salinan bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan dan tahunan 2 (dua) tahun terakhir
  9. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan pemasok/pemegang
  10. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  11. Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  12. Rencana pembiayaan dan rencana investasi15. Rekaman NPWP Pemohon
  13. Rekaman KTP Pemohon
  14. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha
  15. Rekaman KTP Kuasa
  16. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik) 20. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam
  17. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital
  18. Perjanjian kerja sama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri

# Biaya jasa pengurusan Rp. 99.975.000,- diluar biaya – biaya pengadaan dokumen persyaratan dan/atau kelengkapan persyaratan.

# Informasi lebih lanjut,silahkan hubungi admin, CALL/WA: 0817 567 0000/0811 815 456

Salam Hormat,

Panji Riyadi, S.H.